Jumat, 29 Februari 2008
Gerakan tolak kemiskinan perempuan
Kami yang tergabung dalam ”GERAKAN TOLAK PEMISKINAN PEREMPUAN” menuntut kepada pemerintahan SBY-Kalla dan seluruh anggota DPR RI dan juga kepada Bappenas sebagai lembaga yang melakukan kontrak kerja sama dengan IMF, World Bank, ADB untuk bertanggung jawab atas pemiskinan terhadap perempuan Indonesia secara Ekonomi, Politik dan Budaya. Untuk itu Kami menyatakan:
1. Menolak substansi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi dan mendesak pemerintah menyikapi kontroversi tentang RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi ini dengan mencermati kontradiksi mendasar pada substansi RUU ini terhadap keseluruhan tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia.
2. Maksimalkan sosialisasi dan pelaksanaan UU PKDRT
3. Hapuskan Undang-Undang dan Perda-Perda yang
mendiskriminasikan Perempuan
4. Hapuskan Hutang Luar Negeri yang makin
memiskinkan perempuan
5. Berikan subsidi untuk kesejahteraan perempuan
6. Tolak kenaikan Tarif Dasar Listrik yang akan
menyengsarakan perempuan
7. Tolak revisi UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003
yang tidak adil terhadap perempuan pekerja
8. Anggaran pendidikan dan kesehatan yang tinggi
untuk perempuan
9. Tanah, pangan dan sarana produksi bagi perempuan
Petani
10. Selesaikan konflik di Papua, Poso (dll) yang telah
menjadikan perempuan sebagai korban kejahatan
seksual/militerisme dan penuhi hak-hak perempuan
korban pelanggaran HAM.
Jakarta 8 Maret 2006
GERAKAN TOLAK PEMISKINAN PEREMPUAN
APKP, Arus Pelangi, Aindev, APAB, Bara Merdeka, Bina Desa, BOR, Bupera, DEMOS, LMND, FMN, Komnas Perempuan, HIKMAHBUDHI, KontraS, KASBI, KAP, Kapal Perempuan, KAU, GMNI-UKI, GPSP, GANDI, Hamas-Unas, Institut Perempuan, INFID, IGJ, Koalisi Perempuan Indonesia, Kalyanamitra, Komunitas Ibu Ciliwung Merdeka, Keppak Perempuan Indonesia, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta, LSPP, Mitra ImaDei, MGP, Pokja Perempuan Mahardika, PMII, PSHK, Pelangi Perempuan, Perwati-PGI, PRD, Rahayu Movement, REPDEM, Rahima, SBMI, SBTPI, SEKAR, Srikandi Demokrasi Indonesia, SPOI, SPM, Seroja-Ciputat, SP Jabotabek, Yayasan Jurnal Perempuan,
1. Menolak substansi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi dan mendesak pemerintah menyikapi kontroversi tentang RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi ini dengan mencermati kontradiksi mendasar pada substansi RUU ini terhadap keseluruhan tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia.
2. Maksimalkan sosialisasi dan pelaksanaan UU PKDRT
3. Hapuskan Undang-Undang dan Perda-Perda yang
mendiskriminasikan Perempuan
4. Hapuskan Hutang Luar Negeri yang makin
memiskinkan perempuan
5. Berikan subsidi untuk kesejahteraan perempuan
6. Tolak kenaikan Tarif Dasar Listrik yang akan
menyengsarakan perempuan
7. Tolak revisi UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003
yang tidak adil terhadap perempuan pekerja
8. Anggaran pendidikan dan kesehatan yang tinggi
untuk perempuan
9. Tanah, pangan dan sarana produksi bagi perempuan
Petani
10. Selesaikan konflik di Papua, Poso (dll) yang telah
menjadikan perempuan sebagai korban kejahatan
seksual/militerisme dan penuhi hak-hak perempuan
korban pelanggaran HAM.
Jakarta 8 Maret 2006
GERAKAN TOLAK PEMISKINAN PEREMPUAN
APKP, Arus Pelangi, Aindev, APAB, Bara Merdeka, Bina Desa, BOR, Bupera, DEMOS, LMND, FMN, Komnas Perempuan, HIKMAHBUDHI, KontraS, KASBI, KAP, Kapal Perempuan, KAU, GMNI-UKI, GPSP, GANDI, Hamas-Unas, Institut Perempuan, INFID, IGJ, Koalisi Perempuan Indonesia, Kalyanamitra, Komunitas Ibu Ciliwung Merdeka, Keppak Perempuan Indonesia, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta, LSPP, Mitra ImaDei, MGP, Pokja Perempuan Mahardika, PMII, PSHK, Pelangi Perempuan, Perwati-PGI, PRD, Rahayu Movement, REPDEM, Rahima, SBMI, SBTPI, SEKAR, Srikandi Demokrasi Indonesia, SPOI, SPM, Seroja-Ciputat, SP Jabotabek, Yayasan Jurnal Perempuan,
Kamis, 28 Februari 2008
pers release HUT II SDI
Press Release
Dua Tahun Perjalanan SDI
(8 maret 2005 – 6 maret 2007)
Berbagi Solidaritas dengan Seribu Perempuan Supermiskin, merupakan ekspresi terdalam dari sesama perempuan yang peduli terhadap persoalan kemiskinan kaum perempuan. Bertepatan dengan 11 Maret yang pernah diklaim oleh Pemerintah Orde Baru sebagai tanggalnya “SUPERSEMAR”, menjadi momentum yang tepat dalam mengingatkan sejarah terjadinya pemiskinan perempuan. Supersemar yang membuat perempuan Indonesia menjadi miskin ilmu, miskin harta, dan miskin kreatifitas. Pada masa Bung Karno Sumberdaya Alam bangsa masih utuh dan Angkatan Perang kita masih terkuat no 2 di Asia dan bebas KKN. Menjelang 62 tahun kemerdekaan, tetap saja perempuan menanggung beban kemiskinan. Sungguh ironi, yang katanya Indonesia sebagai negeri Agraris, beras menjadi barang mewah dan rakyat dipaksa mengkonsumsi beras import, Para perempuan tak lagi sanggup membeli beras. Singkong menjadi solusi pengganti, bahkan nasi Aking yang mengandung bakteri menjadi konsumsi keluarga miskin beberapa tahun terakhir.
Oleh karena itu, bila ratusan bahkan ribuan perempuan berbaris panjang, antri dengan sabar yang dipaksakan, demi sekantong plastik berisi beras, mie instan, gula, dan singkong, artinya kemiskinan sudah terlalu akut! mereka tak lagi sanggup membeli beras yang kian hari kian mahal. Para ibu ini juga harus dipusingkan dengan perut lapar anak-anak (dan juga suami) mereka. Setiap saat, para ibu was-was, takut ada anggota keluarga jatuh sakit. Karena di negeri ini, sakit bagi orang miskin berarti semakin tercampaknya harga diri sebagai manusia. Obat tak terbeli, dokter yang pilih kasih, suster yang enggan berwajah ramah yang barangkali memendam problem yang sama.
Di tengah kemiskinan, para ibu tetap berharap anak-anak yang dilahirkan juga dapat menikmati sekolah, seperti janji para politisi yang kerap ditonton di layar TV, katanya ”Pendidikan adalah hak setiap anak. Pemerintah akan menyediakan sekolah berkualitas dengan buku-buku gratis” demikian janji manis pemerintah. Nyatanya, anak-anak kurus usia sekolah, bermandi keringat mengejar bis kota untuk menjual suara tak merdu mereka, berharap penumpang berbelas kasih. Bertaruh nyawa di lampu-lampu merah, mengetok jendela mobil, menanti serupiah, dua rupiah........! Semua dilakukan demi perut dan kehidupan
Seratus Tujuh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu penduduk hidup dalam kemiskinan. Seharusnya Pemerintah yang dipilih rakyat ini mengingat semua janji pemilu yang diucapkan dihadapkan ratusan juta rakyat. Seharusnya Pak Presiden tak hanya menebar pesona, karena perut lapar tak bisa disuap dengan senyum dan janji, karena sekolah dan rumah tak bisa dibayar hanya dengan pesona. bencana alam silih berganti dalam hitungan menit selama tiga tahun terakhir. Nyatanya, setiap menit ibu melahirkan meninggal karena kekurangan gizi ( 20 ribu ibu meninggal setiap tahun ). Jutaan bayi menderita gizi buruk (Thn 2005, 5 juta anak). Perempuan dan anak diperdagangkan, yang menghantarkan ratusan ribu perempuan setiap bulan, setiap minggu, setiap hari dan setiap menit menjual tubuh dan tenaganya (selama bulan April 2006, terdapat 1.022 kasus, 100 ribu anak menjadi pelacur).
Saatnya perempuan melakukan protes dan menggugat Pemerintah Yudoyono-Kalla agar bertanggung jawab terhadap pemiskinan perempuan. Beras murah, BBM murah, sekolah gratis, kesehatan gratis, rumah layak dan aman dari bencana adalah hak dari seluruh rakyat. Perempuan Butuh Pemimpin yang Peduli dan Berpihak pada Rakyat Miskin!
Srikandi Demokrasi Indonesia (SDI)
E-mail: sridem@yahoo.com, surat@srikandidemokrasi.com.
Website: http://www.srikandidemokrasi.com/
http://www.srikandidemokrasi.blogspot.com/
Tlp. 021-5756117, Fax. 021-5756118
Hp. 081310543102 (Sere), 08176655800 (Nur), 0818201984 (Elen)
Dua Tahun Perjalanan SDI
(8 maret 2005 – 6 maret 2007)
Berbagi Solidaritas dengan Seribu Perempuan Supermiskin, merupakan ekspresi terdalam dari sesama perempuan yang peduli terhadap persoalan kemiskinan kaum perempuan. Bertepatan dengan 11 Maret yang pernah diklaim oleh Pemerintah Orde Baru sebagai tanggalnya “SUPERSEMAR”, menjadi momentum yang tepat dalam mengingatkan sejarah terjadinya pemiskinan perempuan. Supersemar yang membuat perempuan Indonesia menjadi miskin ilmu, miskin harta, dan miskin kreatifitas. Pada masa Bung Karno Sumberdaya Alam bangsa masih utuh dan Angkatan Perang kita masih terkuat no 2 di Asia dan bebas KKN. Menjelang 62 tahun kemerdekaan, tetap saja perempuan menanggung beban kemiskinan. Sungguh ironi, yang katanya Indonesia sebagai negeri Agraris, beras menjadi barang mewah dan rakyat dipaksa mengkonsumsi beras import, Para perempuan tak lagi sanggup membeli beras. Singkong menjadi solusi pengganti, bahkan nasi Aking yang mengandung bakteri menjadi konsumsi keluarga miskin beberapa tahun terakhir.
Oleh karena itu, bila ratusan bahkan ribuan perempuan berbaris panjang, antri dengan sabar yang dipaksakan, demi sekantong plastik berisi beras, mie instan, gula, dan singkong, artinya kemiskinan sudah terlalu akut! mereka tak lagi sanggup membeli beras yang kian hari kian mahal. Para ibu ini juga harus dipusingkan dengan perut lapar anak-anak (dan juga suami) mereka. Setiap saat, para ibu was-was, takut ada anggota keluarga jatuh sakit. Karena di negeri ini, sakit bagi orang miskin berarti semakin tercampaknya harga diri sebagai manusia. Obat tak terbeli, dokter yang pilih kasih, suster yang enggan berwajah ramah yang barangkali memendam problem yang sama.
Di tengah kemiskinan, para ibu tetap berharap anak-anak yang dilahirkan juga dapat menikmati sekolah, seperti janji para politisi yang kerap ditonton di layar TV, katanya ”Pendidikan adalah hak setiap anak. Pemerintah akan menyediakan sekolah berkualitas dengan buku-buku gratis” demikian janji manis pemerintah. Nyatanya, anak-anak kurus usia sekolah, bermandi keringat mengejar bis kota untuk menjual suara tak merdu mereka, berharap penumpang berbelas kasih. Bertaruh nyawa di lampu-lampu merah, mengetok jendela mobil, menanti serupiah, dua rupiah........! Semua dilakukan demi perut dan kehidupan
Seratus Tujuh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu penduduk hidup dalam kemiskinan. Seharusnya Pemerintah yang dipilih rakyat ini mengingat semua janji pemilu yang diucapkan dihadapkan ratusan juta rakyat. Seharusnya Pak Presiden tak hanya menebar pesona, karena perut lapar tak bisa disuap dengan senyum dan janji, karena sekolah dan rumah tak bisa dibayar hanya dengan pesona. bencana alam silih berganti dalam hitungan menit selama tiga tahun terakhir. Nyatanya, setiap menit ibu melahirkan meninggal karena kekurangan gizi ( 20 ribu ibu meninggal setiap tahun ). Jutaan bayi menderita gizi buruk (Thn 2005, 5 juta anak). Perempuan dan anak diperdagangkan, yang menghantarkan ratusan ribu perempuan setiap bulan, setiap minggu, setiap hari dan setiap menit menjual tubuh dan tenaganya (selama bulan April 2006, terdapat 1.022 kasus, 100 ribu anak menjadi pelacur).
Saatnya perempuan melakukan protes dan menggugat Pemerintah Yudoyono-Kalla agar bertanggung jawab terhadap pemiskinan perempuan. Beras murah, BBM murah, sekolah gratis, kesehatan gratis, rumah layak dan aman dari bencana adalah hak dari seluruh rakyat. Perempuan Butuh Pemimpin yang Peduli dan Berpihak pada Rakyat Miskin!
Srikandi Demokrasi Indonesia (SDI)
E-mail: sridem@yahoo.com, surat@srikandidemokrasi.com.
Website: http://www.srikandidemokrasi.com/
http://www.srikandidemokrasi.blogspot.com/
Tlp. 021-5756117, Fax. 021-5756118
Hp. 081310543102 (Sere), 08176655800 (Nur), 0818201984 (Elen)
Langganan:
Postingan (Atom)
